Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola
desa secara nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan
desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan
Indonesia. UU Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 lalu
juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan
azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain daripada itu, UU
Desa ini mengangkat hak dan kedaualatan desa yang selama
ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub nasional.
Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang
membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola
desa secara nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan
desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan
Indonesia. UU Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 lalu
juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan
azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain daripada itu, UU
Desa ini mengangkat hak dan kedaualatan desa yang selama
ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub nasional.
Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang
membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selengkapnya